Font :
Cetak
Pontianak, 29 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan koordinasi Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) serta persiapan pelaksanaan Vaksinasi PMK Tahap II di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung selama periode Juli hingga September 2025, sebagai bagian dari program nasional untuk memastikan kesiapan teknis, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung di daerah.
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan oleh Balai Veteriner Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melakukan perjalanan dinas ke Kalimantan Barat. Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan bersama Kepala Dinas dan jajaran Bidang Kesehatan Hewan, dibahas berbagai aspek teknis terkait karakteristik wilayah administratif Kalimantan Barat yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Diskusi juga mencakup pembagian wilayah kerja antar kabupaten/kota, penetapan zona prioritas berdasarkan kejadian kasus dan potensi risiko penyebaran, serta evaluasi sistem pelaporan. Tim Balai Veteriner Banjarbaru juga menyampaikan hasil pengujian laboratorium terhadap PHMS yang sebelumnya telah dilakukan, serta mendiskusikan strategi tindak lanjut dan penguatan sistem pelaporan dari lapangan ke laboratorium.
Kegiatan berlanjut dengan koordinasi bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Barat. Pertemuan ini membahas pentingnya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antarwilayah sebagai langkah krusial dalam mencegah penyebaran PMK lintas kabupaten dan provinsi. Kolaborasi antara pihak karantina dan unit pelaksana teknis veteriner juga ditekankan guna menyatukan data dan informasi yang diperlukan dalam penguatan sistem pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan menular.
Tim kemudian melakukan peninjauan langsung ke UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Provinsi Kalimantan Barat untuk melihat kesiapan laboratorium dalam pengujian penyakit PHMS, termasuk PMK. Dalam kunjungan ini, tim berdiskusi dengan kepala laboratorium dan tenaga teknis mengenai alur pengujian sampel, sistem pelaporan, serta kebutuhan logistik dan peralatan pendukung. Peninjauan ini menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi mengenai standar prosedur pengujian dan pelaporan hasil laboratorium sebagai landasan pengambilan kebijakan di lapangan.
Keseluruhan kegiatan koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi PMK Tahap II di Kalimantan Barat. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya, program vaksinasi nasional diharapkan dapat berjalan lancar, efektif, serta berdampak nyata dalam menurunkan risiko penyebaran PMK di Indonesia.
