Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempercepat investasi di sektor peternakan dengan memfasilitasi penyediaan lahan bersertifikasi "clear and clean" kepada para investor. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian dan keamanan bagi investor dalam memulai serta mengelola usaha peternakan di Indonesia.
Melibatkan Badan Bank Tanah, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian ATR/BPN, Ditjen PKH fokus pada pembahasan aspek penting terkait lahan investasi, seperti identifikasi dan verifikasi lahan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. "Kami sudah menerima informasi mengenai ketersediaan lahan dari berbagai daerah, namun masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut terkait status, fungsi, dan pemanfaatan lahan tersebut. Informasi ini krusial untuk para calon investor, termasuk akses terhadap data topografi dan tipologi lahan," ujar Tri Melasari, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK), dalam rapat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis, 12 September 2024.
Menurut Tri Melasari, saat ini terdapat delapan calon investor asing yang sedang menunggu fasilitasi lahan, yang berasal dari Vietnam, Malaysia, China, Brasil, Qatar, Australia, dan Korea Selatan. Selain itu, terdapat 52 pelaku usaha yang berencana mengembangkan 1 juta ekor sapi perah dan 66 pelaku usaha lainnya siap mengembangkan 600 ribu ekor sapi potong.
Salah satu area potensial untuk pengembangan peternakan adalah Lembah Napu, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Badan Bank Tanah telah menyediakan lahan siap pakai di kawasan tersebut mencapai 4.000 hektar, dengan potensi pengembangan hingga 60.000 hektar di wilayah hutan produksi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah ini memiliki sumber daya air yang melimpah dari danau serta sungai, mendukung kegiatan peternakan sekaligus irigasi.
"Lembah Napu sangat cocok untuk peternakan karena lahannya sudah dalam kondisi 'clear and clean'. Infrastruktur logistik di wilayah ini juga memadai, dan lokasinya strategis karena dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nasional akan daging dan susu," kata Hakiki Sudrajat, Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerjasama Usaha Badan Bank Tanah.
Indonesia saat ini mengalami defisit produksi daging dan susu. Produksi susu nasional kekurangan 3,7 juta ton atau sekitar 79 persen dari kebutuhan nasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penambahan satu juta ekor sapi perah. Selain itu, produksi daging sapi juga mengalami defisit sebesar 0,4 juta ton (52 persen), sehingga peningkatan populasi sapi potong menjadi sangat diperlukan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menargetkan pemanfaatan 1,5 juta hektar lahan untuk pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan daging, susu, dan telur bagi kebutuhan nasional.
Sumber : website Ditjen PKH
