Font :
Cetak
Banjarbaru – Balai Veteriner (BV) Banjarbaru Kementerian Pertanian (Kementan) RI, berkomitmen mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Veteriner (BV) Banjarbaru menggelar Forum Konsultasi Publik yang dihadiri pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, swasta, hingga perwakilan peternak, pada Senin (15/9). Kegiatan ini dilakukan guna memperkuat transparansi dan kualitas layanan di bidang kesehatan hewan serta produk pangan asal hewan serta memberikan masukan langsung atas standar pelayanan yang dijalankan BV Banjarbaru.
BV Banjarbaru juga memaparkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang mencakup alur layanan, tarif, dan estimasi waktu pengujian laboratorium. Peserta kemudian diberi ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan usulan perbaikan.
Kepala BV Banjarbaru, Sodirun, menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. “BV Banjarbaru berkomitmen mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Dengan pengujian terstandar dan digitalisasi, kami memastikan layanan lebih efisien serta hasil uji terjamin mutunya dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Adapun Masukan peserta soal kepastian waktu dan akses informasi, Sodirun mengatakan akan ditindaklanjuti BV Banjarbaru melalui layanan digital, standar waktu yang jelas, dan kanal pengaduan yang responsif.
Dalam kesempatan tersebut, Yeni Aryani, Kepala Asisten Madya Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsmen Provinsi Kalimantan Selatan, mengungkapkan pelayanan publik yang baik harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dari seluruh lapisan. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan.
“Tidak kalah penting adalah adanya komitmen dalam merespons setiap kebutuhan, serta menindaklanjuti keluhan atau aduan masyarakat secara cepat dan tepat. Semua ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, adil, dan akuntabel,” ungkapnya.
Melalui forum ini, BV Banjarbaru menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi untuk mendukung keamanan pangan asal hewan dan keberlanjutan sektor peternakan di Kalimantan dan sekitarnya.
