Banjarbaru – Kepala Balai Veteriner Banjarbaru menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemotongan Hewan dan Penyelesaian Administrasi Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan bantuan kemasyarakatan Presiden agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait pelaksanaan bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi, termasuk mekanisme pemotongan hewan, persyaratan administrasi, pengawasan kesehatan hewan, serta kesiapan pelaksanaan di daerah.
Dalam kegiatan ini, koordinasi lintas sektor menjadi hal penting guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan untuk memastikan sapi bantuan berada dalam kondisi sehat, layak, dan aman sebelum didistribusikan maupun dipotong.
Kehadiran Balai Veteriner Banjarbaru dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kualitas dan keamanan hewan bantuan, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar kesehatan hewan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan bantuan kemasyarakatan Presiden yang tertib dan terkoordinasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, khususnya dalam mendukung kebutuhan masyarakat menjelang pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu, pengawasan kesehatan hewan yang optimal juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat.
Bagi peternak, kegiatan ini turut memberikan dampak positif melalui peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan hewan, penerapan biosecurity, serta pemenuhan persyaratan kesehatan ternak dalam lalu lintas dan pemotongan hewan.
Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan program pemerintah yang efektif, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
