Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan salah satu predikat dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintah. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan WBK bukan sekadar mengejar sebuah predikat. Lebih dari itu, program ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun budaya kerja berintegritas, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024.
Apa Itu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)?
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau satuan kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik melalui pemenuhan sebagian besar kriteria pada komponen pengungkit, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Istilah "wilayah" dalam WBK tidak berarti suatu wilayah geografis yang benar-benar bebas dari korupsi. WBK merupakan predikat bagi unit kerja dalam instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan pembangunan Zona Integritas dan berhasil menunjukkan perubahan dalam tata kelola, pengawasan, akuntabilitas, serta pelayanan.
Dengan demikian, pengertian WBK dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap unit kerja yang berhasil membangun sistem dan budaya organisasi yang mendukung pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tujuan Wilayah Bebas dari Korupsi
Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memperoleh penghargaan. Program ini diarahkan untuk mendorong perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Beberapa tujuan WBK antara lain:
- Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.
- Memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
- Mendorong pegawai bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Predikat WBK pada dasarnya menjadi salah satu instrumen reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.
